NMM | PADANG – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Andalas (Unand) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka penguatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Padang, Jumat (9/1/2026), dan menjadi langkah konkret Pemkab Mentawai di bawah kepemimpinan Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana dalam mendorong pembangunan daerah berbasis pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kerja sama dilakukan antara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Universitas Andalas. Ruang lingkup kerja sama meliputi pelaksanaan magang mahasiswa, kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, seminar, workshop, hingga publikasi ilmiah, khususnya di sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan.
Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana menjelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki karakteristik wilayah yang unik karena terdiri atas empat pulau besar, yakni Sipora, Siberut, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Kondisi geografis tersebut, menurutnya, merupakan potensi besar, namun sekaligus menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan merata.
“Mentawai terdiri dari empat pulau besar. Ini adalah potensi, tetapi juga tantangan. Untuk menciptakan satu produk dan satu sistem yang terintegrasi itu tidak mudah, karena pembangunan harus dipikirkan secara merata,” ujar Rinto.
Ia mencontohkan, ketika pemerintah daerah melakukan pembangunan di Kecamatan Sikakap, maka pemerintah juga harus memikirkan bagaimana pembangunan serupa dapat diterapkan di Pulau Sipora dan Pulau Siberut.
“Misalnya saya membangun di Sikakap, saya juga harus memikirkan bagaimana caranya agar pembangunan yang dilakukan di Sikakap bisa sama dan sejalan dengan yang ada di Sipora maupun Siberut. Ini merupakan tantangan besar bagi kami,” jelasnya.
Meski demikian, Rinto menegaskan bahwa tantangan tersebut menjadi proses pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Namun saya mencoba untuk mempelajari semua itu, agar ke depan pembangunan di Mentawai bisa berjalan lebih terintegrasi dan merata,” katanya.