“Dengan kondisi fiskal yang terbatas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi sebuah keharusan. Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Wakil Bupati juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang saat ini membutuhkan perhatian bersama dan asistensi dari KPK RI, di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang masih terkendala oleh legalitas perizinan sejumlah usaha wisata yang berada di kawasan hutan.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menjadikan sejumlah perkara dugaan korupsi yang pernah terjadi sebagai bahan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan.
“Kasus Perumda Kemakmuran Mentawai dan APBDes Madobag menjadi pelajaran penting bagi kami. Penguatan tata kelola, pengendalian internal, pengawasan, serta integritas aparatur harus terus ditingkatkan guna mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang,” ujar Wakil Bupati.
Melalui pelaksanaan Rakor Pencegahan Korupsi ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berharap dapat memperoleh arahan, pendampingan, serta rekomendasi strategis dari KPK RI guna memperkuat sistem pencegahan korupsi di seluruh perangkat daerah.
Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk terus membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman dan arah kebijakan yang jelas bagi seluruh OPD agar setiap anggaran daerah yang terbatas dapat dikelola secara efektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Mentawai,” tutupnya. (yy,bs)