Sejumlah senator di Komite I menilai ditengah banyaknya pembangunan, masyarakat hukum adat hendaknya ikut mendapatkan manfaat, sehingga sertipikasi ini dirasa pening.
Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta pejabat tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN pada rapat tersebut.
(ATR,BPN/NMM)
