Pilar kedua adalah penerapan prinsip Transit Oriented Development (TOD), yaitu pengembangan kawasan yang mengintegrasikan perumahan, pekerjaan, dan layanan publik di sekitar simpul transportasi massal dalam radius berjalan kaki 400–800 meter. Ia mencontohkan proyek TOD di Dukuh Atas dan Harmoni, Jakarta, yang menjadi pusat integrasi berbagai moda transportasi sekaligus kawasan yang berorientasi pada perumahan inklusif.
“TOD bukan sekedar solusi spasial, tapi juga keadilan sosial. Ketika warga tinggal dekat transportasi dan tempat kerja, mereka tidak lagi menanggung beban akibat keterpisahan,” kata Ossy Dermawan.
Pilar terakhir adalah penyelarasan perencanaan spasial dengan kebijakan pembangunan perumahan nasional. Wamen Ossy menegaskan, Kementerian ATR/BPN telah mengintegrasikan isu perumahan ke dalam kerangka tata ruang nasional, termasuk mempertimbangkan aspek lingkungan, risiko bencana, serta potensi ekonomi lokal.
“Melalui sistem geospasial yang terintegrasi, kami dapat memastikan bahwa pengembangan perumahan benar-benar selaras dengan tujuan nasional, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi,” ungkap Wamen Ossy.
Menutup pemaparannya, Wamen ATR/Waka BPN menekankan bahwa rumah terjangkau bukan sekedar soal harga, melainkan tentang keadilan dan martabat. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kota yang terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan.
Hadir sebagai pembicara kunci dalam Diskusi Tematik ICI ini, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah. menjadi Hadir narasumber, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Hutahayan; Direktur Manajemen Risiko dan Hukum Perumnas,Nixon Sitorus; serta Mori Hiromitsu, perwakilan dari JICA.
Hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Wakil Pembina IKAWATI ATR/BPN, Wida Ossy Dermawan; Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin; dan Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja. (LS/YZ)