NMM | Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Sekolah Rakyat yang jadi salah satu program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang berlangsung di Ruang Rapat Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (30/04/2025).
“Program pemerintah apa pun, kami dukung. Begitu datanya ada, kami bisa langsung proses. Ambil yang memungkinkan dan bisa digunakan, termasuk yang nanti akan disertipikasi untuk Sekolah Rakyat. Kalau tanahnya berbeda-beda, kami sesuaikan dengan kebutuhan,” ucap Menteri Nusron.
Pada pertemuan ini, ia menekankan pentingnya pelaksanaan yang cepat dan tepat sasaran dalam penyediaan lahan, sekaligus mengingatkan agar tidak menggunakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Menteri Nusron ingin koordinasi ke depannya dilakukan secara efisien dan langsung menyentuh substansi. Secara teknis, ia juga menyoroti pentingnya kejelasan status hukum atas tanah.
“Apakah itu Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) atau bentuk lain, harus jelas. Jangan sampai terjadi tumpang tindih aset. Kalau tanah milik Kemensos, tapi bangunan lembaga milik lain, bisa menimbulkan konflik,” katanya kepada Menteri Sosial.