Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pada dasarnya kebutuhan tanah untuk Sekolah Rakyat merupakan usulan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Namun, ditemukan banyak tanah tersebut yang belum memiliki sertifikat. “Kami berharap, hal ini akan menjadi perhatian Menteri Nusron karena Pak Presiden menargetkan bahwa jika tanahnya bersih dan bersih, pembangunan akan dimulai pada bulan Juli ini,” jelasnya.
Pada kesempatan ini, Menteri Sosial menyerahkan dokumen laporan perkembangan Sekolah Rakyat kepada Menteri Nusron. Rencananya, Sekolah Rakyat itu sendiri akan dibangun sebanyak 200 sekolah (SD, SMP, SMA) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat kurang mampu dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.
Hadir mendampingi Menteri Nusron, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng; serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid. (GE/YZ)