NMM | Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurutnya, perampasan aset harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup agar tidak kesewenang-wenangan.
Benny menyampaikan hal tersebut dalam rapat pembahasan RUU Perampasan Aset bersama sejumlah narasumber. Ia menegaskan, tidak semua aset dapat dirampas tanpa mempertimbangkan asal-usul dan kecukupan alat bukti.
“Perlu kehati-hatian, prinsip kehati-hatian ya, tidak semua aset itu secara sembrono atau secara selampangan bisa dirampas. Sehingga perlu juga adanya bukti permulaan yang cukup, tidak sembarangan,” ujar Benny dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait RUU Perampasan Aset di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Ia menilai, kecukupan bukti permulaan menjadi landasan penting sebelum negara mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan. Hal ini diperlukan untuk memastikan mekanisme perampasan tidak menyasar aset yang tidak terbukti berkaitan dengan tindak pidana.
Selain itu, Benny mempertanyakan mekanisme upaya hukum apabila terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Pengacara Negara dan hakim dalam proses perampasan aset. Ia meminta kejelasan mengenai pihak yang berwenang mengajukan upaya hukum apabila pengadilan menilai bukti yang diajukan tidak mencukupi.
Benny juga menyoroti perlunya pengaturan mengenai batas minimal nilai aset yang dapat dirampas. Menurutnya, pembahasan RUU tersebut perlu memperjelas apakah ketentuan perampasan aset dapat berlaku surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang diberlakukan.