Anggota Dewan Pembina Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI), Suhardi Somomoeljono, menilai prinsip kehati-hatian perlu diperkuat dengan pengaturan kode etik antarpenegak hukum. Menurutnya, ketentuan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan arogansi aparat dalam pelaksanaan perampasan aset.
“Di dalam RUU itu juga harus ditambahkan satu pasal tambahan khusus dalam rangka mengawal RUU itu. Memang perlu ada kode etik antarpenegak hukum, kode etik brotherhood antar APH (Aparat Penegak Hukum),” kata Suhardi.
Ia menjelaskan, penerapan RUU Perampasan Aset berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak disertai standar etika bersama. Terlebih, proses penelusuran dan pembuktian kepemilikan aset dapat menghadirkan perbedaan pandangan di antara aparat penegak hukum.
Menurutnya, tanpa pedoman etika yang jelas, kewenangan aparat berisiko digunakan secara berlebihan ketika memeriksa atau menelusuri kepemilikan aset masyarakat. Karena itu, ia mengusulkan agar hubungan antarpenegak hukum tidak hanya diatur melalui ketentuan hukum, tetapi juga diperkuat dengan tanggung jawab etik.
Suhardi juga mengusulkan batas minimal nilai aset sebesar Rp100 juta dengan persyaratan adanya bukti aliran dana yang terorganisasi. Menurutnya, pengaturan tersebut diperlukan agar penerapan RUU Perampasan Aset tidak salah sasaran dan justru merugikan masyarakat kecil.
Ia berharap, penguatan prinsip kehati-hatian dan kode etik antarpenegak hukum dapat menjadi bagian penting dalam penyempurnaan RUU Perampasan Aset. Dengan demikian, upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana tetap berjalan tanpa mengabaikan perlindungan hak masyarakat.