NMM | Jakarta – Konferensi Internasional tentang Infrastruktur (ICI) 2025 dinilai menjadi tidak penting penguatan kolaborasi pembangunan infrastruktur nasional. Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati, menegaskan bahwa Reforma Agraria memiliki peran nyata sebagai instrumen konkret untuk mempercepat pengembangan infrastruktur yang adil dan inklusif.
“Kami mengawal pelaksanaan Reforma Agraria yang bukan hanya sekedar keadilan agraria, tapi juga sebagai instrumen konkret untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berpihak pada rakyat. Melalui Redistribusi Tanah yang clean and clear, masyarakat bisa memanfaatkan tanah tersebut untuk pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah tingkat kemiskinan tinggi,” ujar Yulia Jaya Nirmawati usai Pembukaan ICI 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/06/2025).
Ia mengapresiasi tinggi penyelenggaraan ICI 2025 yang menurutnya merupakan forum strategis dan kolaboratif yang pertama kali diadakan di era Presiden Prabowo, dengan partisipasi dari 26 negara. Konferensi ini menjadi wadah penting untuk menyatukan visi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Dalam mendukung agenda tersebut, Kementerian ATR/BPN siap berkontribusi melalui penyediaan data tanah hasil program Redistribusi Tanah dalam Reforma Agraria. Yulia Jaya Nirmawati menjelaskan, data tersebut menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.