“Jadi Surat Pernyataan ini kami harap ditandatangani oleh masyarakat Desa Betumonga agar ini menjadi lampiran kami, dan kita akan menyurati pertama Panglima TNI, Menteri Kehutanan (Kemenhut RI), Menteri BPN/ATR, dan Komisi IV DPR RI, dan kita akan meminta untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan DPR RI di Komisi IV bagian Kehutanan, supaya nanti ini lebih kongkrit langkahnya, dan surat-surat ini juga akan kami tembuskan ke media secara terbuka karena suara kita perlu di publis melalui media yang membantu kita untuk menyampaikan aspirasi kita ini secara lebih luas dan terbuka”, kata Rinto.
Rinto juga mengatakan bahwa pihaknya akan membahas permohonan masyarakat Desa Betumonga secara tertulis untuk dijadikan bahan-bahan surat yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, ia beranggapan bahwa tujuan dari pada Desa Betumonga cukup baik sehingga pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi jembatan untuk menyampaikan permohon tersebut ke pusat.
“Kalau bukan kita yang menyampaikan ini siapa lagi, apalagi saat ini secara psikologi saya melihat masyarakat terintimidasi, kita meyakini bahwa di Mentawai tidak ada peperangan, apalagi menghadapi masyarakat yang lemah-lemah ini tidak perlu kita membawa senjata, saya rasa yang bersangkutan perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan baik itu masih bisa”, katanya.
Rinto menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha untuk mengajak Komis IV DPR RI untuk melakukan dengar pendapat sehingga yang mewakili dari masyarakat bisa ikut langsung untuk menyuarakan atau mendengar secara langsung penyampaian oleh pihak DPR RI. Menururtnya bahwa persoalan ini merupakan representasi persoalan secara keseluruhan di Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait Kawasan Hutan Produksi, karena hampir sebagian dari daerah pemukiman masyarakat Mentawai adalah Hutan Produksi, sehingga ini merupakan kesempatan untuk bisa berdiskusi langsung dengan pihak bersangkutan termasuk Panglima TNI untuk bersama melakukan audiensi. (Str)