Selain itu, tata ruang yang diharapkan dapat mengurangi dampak bencana, menyelamatkan nyawa manusia, mencegah kerugian ekonomi, dan meningkatkan kapasitas lokal untuk memulihkan dan memulihkan diri.
Meski tata ruang penting dalam upaya mitigasi bencana, menurut Wamen Ossy, implementasi perencanaannya bukanlah hal yang mudah. Ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti memperkuat koordinasi antar lembaga, memanfaatkan teknologi dan data, meningkatkan kapasitas SDM, mendorong partisipasi masyarakat, serta mengintegrasikan kebijakan dan peraturan. “Selain itu, pengendalian dan penertiban juga sangat diperlukan untuk memastikan penerapan tata ruang yang efektif di lapangan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Wamen Ossy menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar institusi dalam menghadapi tantangan bencana. “Kedua lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi. ATR/BPN bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang, sementara BNPB fokus pada manajemen bencana dan mitigasi risiko,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno; Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang; Kepala BNPB, Suharyanto; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy; Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono; serta para kepala daerah yang hadir secara luring maupun bold. (MW/JM)