“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kami menyadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki, sehingga seluruh masukan dan rekomendasi dari BPK akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah,” kata Rinto.
Bupati menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan disiplin aparatur, serta optimalisasi kinerja perangkat daerah.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung percepatan pembangunan, terutama di daerah kepulauan seperti Mentawai yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
“Kami ingin setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati, tepat guna, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tegasnya.
Rinto juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja maksimal dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap capaian opini WTP ini dapat terus dipertahankan sekaligus menjadi pemacu semangat seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan terpercaya.
“Semoga capaian ini menjadi semangat bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menghadirkan pemerintahan yang semakin baik bagi seluruh masyarakat Kepulauan Mentawai,” tutupnya. (yy,bm)