Ia menegaskan bahwa langkah antisipasi ancaman siber bukan semata-mata menjadi tugas pokok lembaga kementeriannya saja. Kementerian menerbitkan tiga surat edaran resmi kepada seluruh instansi pemerintah pada Senin, 9 November 2026.
“Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” ucapnya.
Surat edaran tersebut mewajibkan penguatan pengamanan sistem serta peningkatan pemantauan aktivitas lalu lintas jaringan internet. Setiap pengelola sistem diwajibkan melakukan pemeriksaan kerentanan berkala demi mengantisipasi potensi insiden keamanan siber.
Kesiapan koordinasi tanggap darurat diperlukan guna menjamin keberlangsungan seluruh layanan publik digital milik pemerintah. Perlindungan data dan ketahanan infrastruktur digital nasional harus dijaga secara konsisten melalui kerja sama terpadu.
Source : RRI