Kemkomdigi-KemenPPPA, Penguatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

NMM | Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, perlindungan anak di ruang digital tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah. Namun dikatakannya, hal ini tidak terlepas dari peranan perusahaan teknologi global (Big Tech Company) yang beroperasi di Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Menkomdigi, saat menerima kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. Dalam pertemuan itu, turut membahas penguatan kolaborasi pencegahan kekerasan terhadap anak, baik di ruang digital maupun lingkungan masyarakat.

Meutya menyampaikan, dalam mewujudkan pelindungan anak di ruang digital, tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Namun hal ini membutuhkan keterlibatan perusahaan teknologi, dan gerakan masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Ditekankan Menkomdigi, perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia memiliki tanggung jawab menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Sebab hal ini tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi juga komitmen seluruh pihak dalam ekosistem digital.

“Literasi digital kepada generasi muda tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah. Tapi juga para perusahaan-perusahaan besar atau Big Tech, yang beroperasi di Indonesia,” kata Meutya dalam pertemuan di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Selain mendorong tanggung jawab perusahaan teknologi, Menkomdigi juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. Dalm hal ini dijelaskannya yakni dengan mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS.

Meutya menyebut, dalam menyukseskan PP TUNAS keterlibatan masyarakat hingga akar rumput menjadi penting. Sebab menurutnya, anak-anak generasi masa depan bangsa, merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi sejak dini.

“Regulasi PP TUNAS perlu didukung oleh gerakan masyarakat karena anak-anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi,” ujar Menkomdigi.

Share :