“Melalui rapat ini, kami berharap dapat menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, sehingga setiap perbedaan data dapat ditangani secara tepat. Hal ini sangat penting untuk menjaga akurasi dalam penilaian KKPR sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha,” ungkapnya.
Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai menegaskan komitmennya untuk mendukung setiap langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan berusaha, tata ruang, dan pertanahan. Dengan adanya forum pembahasan ini, diharapkan proses penilaian KKPR dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
