Dalam rapat kerja tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN memaparkan berbagai pencapaian dan tantangan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024, serta menyampaikan berbagai strategi ke depan guna meningkatkan efektivitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Komisi II DPR RI juga memberikan sejumlah masukan, catatan strategis, dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran serta kinerja Kementerian ATR/BPN.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai berharap dapat lebih memahami arah kebijakan nasional terkait pengelolaan anggaran serta memperkuat sinergi pelaksanaan program kerja di daerah agar lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam pelayanan pertanahan.
Partisipasi aktif dalam forum-forum strategis seperti ini merupakan bagian dari upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk terus mendorong reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bidang pertanahan.