NMM | PADANG –Dalam upaya memulihkan infrastruktur Bumi Sikerei pascabencana. Bupati Mentawai, Rinto Wardana lakukan penandatanganan dokumen pengusulan dana Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3P) di Auditorium Provinsi Sumatera Barat.
Penandatanganan berita acara dan penyerahan dokumen dilakukan langsung di hadapan Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Dr. Rustian, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) R3P yang berlangsung strategis.
Dokumen yang diserahkan ini merupakan bagian dari usulan kolektif 13 kabupaten/kota terdampak di Sumatera Barat yang totalnya mencapai angka fantastis, yakni Rp.23 triliun.
Kepala BPBD Sumatera Barat, DR. Era Sukma, dalam konferensi persnya mengonfirmasi bahwa seluruh 13 daerah yang hadir adalah wilayah yang telah mengeluarkan SK Tanggap Darurat sebagai syarat mutlak pengusulan dana pemulihan pusat.
Dalam paparannya yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, Bupati Rinto Wardana menyoroti kerusakan parah yang terjadi di Kepulauan Siberut.
Fokus utama usulan Mentawai mencakup perbaikan jembatan vital di Saibi, Siberut Tengah, jembatan Matobe, Desa Sikakap serta program pembangunan kembali Hunian Tetap (Huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam beberapa waktu lalu.
Dalam sesi paparan tersebut, Bupati Rinto Wardana secara lugas menyampaikan, bahwa nilai usulan anggaran Mentawai adalah yang paling kecil dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat.
Meskipun mencapai angka di atas Rp.200 miliar, jumlah ini dianggap sangat efisien dibandingkan kebutuhan triliunan rupiah dari kabupaten tetangga yang terdampak banjir bandang dan galado.
“Usulan Mentawai ini yang paling sedikit jumlahnya di bandingkan dengan 13 Kabupaten dan kota lain, hanya di atas Rp.200 miliar saja, maka dari itu kami berharap kepada Sestama BNPB bisa memprioritaskan agar anggaran ini cepat direalisasikan” tutur Bupati Rinto.
Usai paparan hanya berlangsung beberapa menit, Bupati Rinto langsung bergerak cepat melakukan zoom meeting maraton bersama tiga kementerian sekaligus, yaitu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Melalui fasilitas videotron di Auditorium Provinsi, koordinasi jarak jauh dengan Jakarta tersebut bertujuan untuk menyinkronkan data infrastruktur yang rusak agar segera mendapat penanganan teknis.
Langkah jemput bola yang dilakukan Bupati Rinto ini guna memastikan tidak ada sumbatan komunikasi antara kebutuhan di daerah dengan kebijakan anggaran yang ada di tingkat kementerian pusat.
Untuk diketahui, Kepulauan Mentawai tergabung dalam deretan daerah yang mengusulkan dana R3P bersama Kota Padang, Kota Solok, Padang Panjang, Agam, Pasaman Barat, Pasaman, Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Kota Pariaman. Seluruh kepala daerah ini sepakat bahwa pemulihan pascabencana tidak bisa ditunda lebih lama lagi.
Bupati Rinto Wardana menegaskan bahwa penandatanganan dokumen R3P ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak di Kepulauan Mentawai.
“Pemulihan akses jembatan dan hunian menjadi kunci agar roda ekonomi masyarakat bisa kembali berputar normal setelah sempat lumpuh akibat hantaman bencana” tutupnya mengakhiri, (*)
Editor : Redaksi