Dalam pengelolaan keuangan daerah, Rinto menegaskan perlunya efektivitas dan orientasi pada hasil. Pada Tahun 2027, belanja pegawai ditargetkan maksimal sebesar 30 persen dari total APBD, sehingga alokasi anggaran dapat lebih difokuskan pada belanja pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik, serta peningkatan kualitas tata kelola birokrasi menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ke depan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan tren positif, meskipun masih terdapat beberapa indikator pembangunan yang perlu terus ditingkatkan.
“Capaian ini menjadi bahan evaluasi penting sekaligus pijakan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih realistis, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan berita acara rumusan Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Bupati Kepulauan Mentawai bersama perwakilan DPRD, perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam menyepakati hasil konsultasi publik sebagai dasar penyempurnaan dokumen RKPD 2027.
Bupati berharap, hasil Forum Konsultasi Publik ini dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan Kepulauan Mentawai yang inklusif, berdaya saing, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (yy,bm)