Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa setiap anggaran yang dikelola pemerintah merupakan amanah masyarakat yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik.
“Setiap rupiah anggaran pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Saya ingin seluruh proses pengadaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai berjalan dengan baik, tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Kegiatan bimbingan teknis ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai atau yang mewakili, BPJS Ketenagakerjaan atau yang mewakili, serta narasumber nasional di bidang pengadaan barang/jasa, Syamsul Ramli, S.E., M.A.P.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para PA, KPA, dan PPK semakin memahami aspek regulasi, teknis, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dapat terus diwujudkan guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai. (yy,aldi)


