Ia menekankan, pembaruan buku sejarah akan dilakukan secara inklusif dengan mengedepankan perspektif indonesiasentris. Pembaruan sejarah Indonesia meliputi masa penjajahan, perang kemerdekaan, era reformasi, dan era Pemilu.
Proyek ini juga menuai perdebatan dari berbagai ahli sejarah, salah satunya Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI). Komisi X DPR RI pun memanggil Fadli Zon dan Giring Ganesha (Wamenbud) dalam rapat kerja, Senin (26/5/2025).
Komisi X DPR RI meminta Kementerian Kebudayaan memperbaiki komunikasi dan meningkatkan sosialisasi buku sejarah. Tujuannya agar tidak memunculkan interpretasi bahwa buku sejarah ditulis berdasarkan penafsiran tunggal dari pemerintah.
