Kunjungan dilanjutkan ke Pelabuhan Sioban, yang berada dalam wilayah kerja Kantor UPP Kelas III Sioban.
Di lokasi ini, kondisi dermaga tercatat mengalami kerusakan sedang, sementara terminal penumpang mengalami kerusakan berat. Selain itu, terdapat persoalan administrasi pertanahan, di mana sebagian area pelabuhan merupakan lahan reklamasi yang memerlukan proses sertifikasi dan perizinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sebagai tindak lanjut tahun 2026, direncanakan pengurusan sertifikat tanah serta pelengkapan dokumen pendukung guna mengusulkan rehabilitasi dermaga dan terminal penumpang.
Zigo Rolanda mendorong agar seluruh dokumen teknis dan administratif segera dilengkapi sehingga proses penganggaran dan realisasi pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
Wakil Bupati Jakop Saguruk menyambut baik kunjungan kerja Komisi V DPR RI tersebut. Ia berharap adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas pelabuhan di Mentawai.
Menurutnya, transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat kepulauan. Perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan akan berdampak langsung pada kelancaran distribusi barang, stabilitas harga, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur nasional, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terluar. Diharapkan, hasil peninjauan lapangan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai. (yy,bs)