Melalui koordinasi ini, kedua pihak membahas pentingnya kepastian hukum atas aset pemerintah daerah sebagai salah satu fondasi utama dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Rencana pengembangan kawasan tambak perikanan dan udang seluas kurang lebih 3.000 hektare tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu upaya strategis dalam mengoptimalkan potensi sumber daya daerah, membuka peluang investasi, meningkatkan produktivitas sektor perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Eko Pramono, S.ST., M.Si., menyambut baik inisiatif koordinasi tersebut sebagai bentuk sinergi antara instansi pertanahan dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai berkomitmen untuk terus memberikan dukungan sesuai dengan tugas, fungsi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan setiap tahapan administrasi pertanahan dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.