Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, dan berbasis digital. Selain itu, pengelolaan PNBP harus dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendukung kebijakan strategis nasional di bidang agraria dan tata ruang.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Andri Cristyanto, S.ST., M.M, menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh upaya peningkatan layanan pertanahan dan akuntabilitas pengelolaan PNBP di wilayah Kepulauan Mentawai. Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan layanan pertanahan yang berdaya saing, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Dengan kehadiran dalam rapat ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan dukungannya terhadap peningkatan tata kelola pertanahan yang berintegritas serta partisipasi aktif dalam menyukseskan agenda reformasi birokrasi dan pelayanan publik di sektor pertanahan.