Dalam rapat tersebut dibahas berbagai aspek teknis dan regulasi, termasuk mekanisme penyesuaian data, koordinasi lintas sektor, serta tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masing-masing Kantor Pertanahan. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat menyamakan persepsi dan langkah, sehingga proses penyelesaian dapat berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui pelaksanaan rapat ini, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penyelesaian permasalahan pertanahan secara berkelanjutan, sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sinergi dan koordinasi yang kuat antarunit kerja diharapkan mampu mempercepat penyelesaian bidang-bidang tanah terindikasi kawasan hutan, demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum di Provinsi Sumatera Barat.
