Lebih lanjut, Ketua DPD Repro Kabupaten Kepulauan Mentawai itu berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat memberikan perhatian khusus terhadap kondisi bangunan perkantoran Pemkab Kepulauan Mentawai.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan dukungan anggaran dan program bantuan untuk melakukan renovasi maupun rehabilitasi terhadap bangunan yang sudah mengalami kerusakan dan tidak lagi memenuhi standar kelayakan.
Ia berharap adanya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan kementerian terkait agar kebutuhan rehabilitasi fasilitas pemerintahan tersebut dapat masuk dalam program prioritas pembangunan pemerintah pusat.
“Kami berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat melihat langsung kondisi ini dan memberikan perhatian. Mudah-mudahan ada bantuan renovasi maupun rehabilitasi untuk bangunan perkantoran Pemkab Kepulauan Mentawai. Pemerintah daerah tentu membutuhkan dukungan agar fasilitas pemerintahan dapat kembali layak, aman, dan representatif,” harap Roby.
Roby juga menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan fasilitas pemerintahan merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sebab, fasilitas yang memadai akan memberikan dampak positif terhadap kinerja aparatur serta kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, masyarakat Kepulauan Mentawai tentu menginginkan pusat pemerintahan yang memiliki fasilitas layak, sehingga berbagai urusan administrasi dan pelayanan dapat berlangsung dengan nyaman dan maksimal.
Perlu Sinergi untuk Mewujudkan Kantor Pemerintahan yang Layak
Persoalan kondisi bangunan perkantoran Pemkab Kepulauan Mentawai diharapkan menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
Dengan kondisi geografis Kepulauan Mentawai yang memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur, dukungan lintas pemerintahan dinilai penting untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan fasilitas publik dan sarana pemerintahan.
Roby Wilson berharap persoalan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah nyata, sehingga aktivitas pemerintahan tidak terus dibayangi keterbatasan fasilitas.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendorong terciptanya lingkungan perkantoran pemerintahan yang lebih baik, tanpa mengesampingkan kebutuhan pembangunan lainnya yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Harapan kita sederhana, bagaimana pemerintah daerah memiliki kantor yang layak dan fasilitas yang memadai untuk menunjang tugas pemerintahan. Kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Karena itu, perlu sinergi dan dukungan semua pihak agar persoalan ini mendapatkan solusi,” tutup Roby Wilson.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa kelayakan fasilitas pemerintahan bukan sekadar persoalan fisik bangunan, melainkan bagian dari kebutuhan mendasar dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.