Ia menekankan bahwa kehati-hatian dalam mengelola anggaran bukan hanya menyangkut aspek administrasi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Setiap rupiah yang bersumber dari anggaran desa harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian program pembangunan desa.
Selain pengelolaan anggaran, Bupati juga memberikan perhatian serius terhadap tertib administrasi pemerintahan desa. Menurut Rinto Wardana, administrasi yang tertib merupakan fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan profesional.
Ia meminta para Pj. Kepala Desa memastikan seluruh proses pemerintahan, mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, pelayanan masyarakat hingga pengelolaan keuangan desa, memiliki administrasi dan dokumentasi yang jelas.
“Administrasi harus tertib. Jangan menganggap administrasi sebagai hal yang sepele, karena seluruh kegiatan pemerintahan dan penggunaan anggaran harus memiliki dasar dan pertanggungjawaban yang jelas,” ujar Bupati.
Rinto berharap para Pj. Kepala Desa dapat membangun budaya kerja yang disiplin sejak awal masa tugas. Dengan administrasi yang tertata, proses pengawasan dan evaluasi pemerintahan desa akan menjadi lebih mudah serta dapat meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaksanaan program.
Di samping menjalankan tugas administratif, kedua Pj. Kepala Desa juga diharapkan mampu menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah, memastikan pelayanan publik tetap berjalan, serta melanjutkan program pembangunan yang telah direncanakan.
Rinto juga mendorong para Pj. Kepala Desa untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di desa.
Pemerintah desa, kata dia, harus hadir sebagai bagian dari masyarakat dan mampu menjadi penggerak dalam menjawab berbagai kebutuhan warga.
Pelantikan dua Pj. Kepala Desa tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memastikan pemerintahan desa tetap berjalan secara efektif, meskipun terjadi pergantian atau kekosongan kepemimpinan.
Dengan kepemimpinan yang berintegritas, administrasi yang tertib, serta pengelolaan anggaran yang hati-hati dan bertanggung jawab, diharapkan pemerintahan desa di Sagulubbeg dan Pasakiat Taileleu dapat terus memberikan pelayanan terbaik sekaligus mendorong pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. (*)