Martinus berharap pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ia juga meminta kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung, khususnya dalam memberikan laporan, data, maupun informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.
“Kami meminta kepada kepala OPD terkait agar dapat kooperatif dan memberikan laporan serta informasi secara cepat terhadap apa yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa,” ujar Martinus.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai siap mendukung pelaksanaan pemeriksaan dengan memberikan data dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK membutuhkan sejumlah dokumen terkait pengelolaan PAD sebagaimana tercantum dalam lampiran surat pemberitahuan. Selain dokumen yang telah diminta pada awal pemeriksaan, tim juga dapat meminta dokumen maupun informasi tambahan sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan di lapangan.
Pemeriksaan pendahuluan kepatuhan ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap pengelolaan PAD di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki. Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berkomitmen untuk mendukung seluruh tahapan pemeriksaan serta membangun koordinasi yang baik dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama pemeriksaan berlangsung.
Tim pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Ketua Tim Pemeriksaan Danni Aprianza Helmi. (yy)