Sementara Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Jakop Saguruk mengatakan bahwa pengawasan pemilu harus dilakukan secara independen, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia menegaskan, Bawaslu sebagai ujung tombak pengawasan di daerah memiliki peranan vital dalam menjaga kualitas demokrasi di Bumi Sikerei.
Terkait dinamika baru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, Jakop Saguruk menyebut bahwa hal tersebut membawa implikasi pada tata kelola pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Karena itu, ia menilai kegiatan penguatan kelembagaan ini sangat relevan untuk menjawab tantangan tersebut.
“Pemerintah daerah siap menjadi mitra strategis Bawaslu dalam mendukung pengawasan pemilu, mulai dari penyediaan data kependudukan, fasilitasi sosialisasi, hingga membangun koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya. (Str)