Ia menekankan, transformasi harus tetap mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik. “Perubahan business process itu tetap kita mengacu pada Government Risk Management (GRC). Harus akurat, prudent, akuntabel, ada risk management, dan transparan,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.
Perubahan sistem juga perlu didukung dengan SDM yang kapabel. “Untuk meningkatkan kapasitas, sekarang kami menerapkan kebijakan semua pegawai harus nationwide, semua pegawai harus siap ditugaskan di mana saja, intinya ada career path-nya,” ucap Menteri Nusron.
Ia juga mendorong jajaran untuk terus berinovasi dan mengasah kemampuan mengikuti perkembangan teknologi pertanahan yang sangat cepat. “Semua pegawai harus selalu inovasi dan ikut workshop karena dunia IT dan pertanahan ini selalu berkembang. Jadi kalau kita tidak meningkatkan kapabilitas, kita akan tertinggal,” pungkas Menteri Nusron.
Adapun dalam kegiatan pembinaan ini, hadir mendampingi Menteri Nusron, Penasihat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Jhoni Ginting. Hadir mengikuti pengarahan, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim, Deni Ahmad beserta para Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kaltim. (LS/JR)